TINJAUAN TEORITIS TERHADAP UU KUP

14 Jul

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penghasilan negara yang memberikan porsi terbesar bagi APBN. Keberadaan pajak yang begitu penting menyebabkan ia menjadi suatu peraturan undang-undang yang urgen untuk selalu disempurnakan. Undang-Undang KUP yang merupakan bagian Undang-undang Perpajakan ini bersifat mengikat dan memaksa subyek pajak yang hampir melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Begitu luasnya pengaruh UU ini terhadap kehidupan rakyat maka kesempurnaan aturan menjadi sangat penting utnuk senantiasa menjamin tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan menyebabkan masing-masing pihak yaitu negara dan rakyat mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Saat ini Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kini telah mengalami perubahan untuk yang ketiga kalinya hingga berubah menjadi UU NOMOR 28 TAHUN 2007.

Tulisan ini dibuat dengan maksud untuk mengevaluasi berbagai capaian yang telah dicapai oleh reformasi perpajakan khususnya yang tertuang pada UU KUP. Melalui tulisan ini penulis akan mencoba membahas reformasi peraturan perundanga-undangan ini dari sisi efektifitas dan kelayakannya di pandang dari teori-teori yang ada.

Reformasi perpajakan harus selalu dilakukan dari segala sisi, baik dari sisi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kepastian hukum bagi pembayar pajak dan aparat pajak serta peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perpajakan. Dari evaluasi ini pada akhirnya penulis menilai bahwa perubahan UU KUP ini memberikan arah yang semakin baik bagi perpajakan Indonesia. Namun sebagaimana undang-undang buatan manusia lainnya, selalu masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mencapai peraturan yang lebih sempurna.

II. LANDASAN TEORI

A. Fungsi Pajak

Safri Nurmantu (2003 : 30) menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Pajak berfungsi budgeter karena ia memiliki fungsi untuk mengumpulkan uang dari masyarakat untuk membiayai pengelolaan negara. Sedangkan fungsi regulerend adalah fungsi pajak untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pemerintah. Namun selain itu, sebuah teori dari Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas menjelaskan bahwa oajak memiliki fungsi lain yang saat ini mengemuka, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

Fungsi demokrasi adalah fungsi pajak untuk membantu terwujudnya sistem gotong-royong seluruh rakyat, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara demi kemaslahatan bersama. Sebagai konsekwensinya pajak harus memiliki aturan main yang seadil-adilnya karena sesungguhnya kewajiban rakyat untuk membayar pajak tidak boleh sampai merusak hak-hak mereka sebagai warga negara. Sebagai implementasi penarikan pajak maka rakyat berhak atas timbal balik meskipun diterima secara tidak langsung. Jika implementasi ini diterapkan dengan baik dapat dipastikan akan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian dan dan berbagai aspeknya.

Keberadaan UU KUP ini di buat demi untuk memastikan agar fungsi demokrasi dari pajak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, maka sangatlah wajar jika terjadi perubahan yang terus menerus demi memenuhi tuntutan kebutuhan dan menyesuaikan dengan keadaan sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu rakyat dan negara bisa di penuhi sesuai porsinya.

B. Reformasi Pajak

Reformasi pajak memiliki makna yang luas dan terus berkembang. Williamson dalam Mas’oed (1994:60) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada asset yang berada di luar negeri. Sedangkan Anggito Abimanyu menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Lebih melengkapi konsep tentang reformasi perpajakan, Aviliani berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kekuatan sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan dituntut untk menciptakan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Meliputi pula pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Reformasi pajak yang menyeluruh diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak dan jumlah wajib pajak yang patuh pun semakin meningkat.

Selain itu Jit B.S. Gill menyatakan, suatu sistem penerimaan negara yang mengurusi masalah pajak perlu di reformasi dengan sedikitnya 4 (empat) alasan utama. Pertama, ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan penerimaan pajak, jumlah aktual pajak yang mengalir ke kas negara tergantung pada efesiensi dan efektifitas administrasi penerimaan negara. Kedua, kualitas dari administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta. Ketiga, administrasi perpajakan secara rutin kerap muncul dalam daftar teratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi. Keempat, reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

C. Arah Kebijakan UU KUP

Undang-Undang KUP dibuat dan diperbaharui dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang ini khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Melihat penjelasan umum batang tubuh dari UU NOMOR 28 TAHUN 2007 disitu dituliskan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan UU KUP ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

a. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;

b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;

c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;

d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;

e. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;

f. Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten; dan

g. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Jika dibandingkan dengan teori reformasi pajak yang telah dijelaskan diatas, maka arah UU KUP yang telah dirubah ini tengah menapaki jalur yang benar. Keberadaan UU ini diarahkan untuk dapat mencapai :

1. perbaikan kualitas administrasi perpajakan yang juga meliputi kesukarelaan bayar pajak dan produktivitas aparat;

2. mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak;

3. menciptakan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana dengan tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan mengantisipasi pola penghindaran pajak yang semakin canggih;

4. administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta.

Secara konsep maka UU KUP sudah sejalan dengan teori-teori di atas, sehingga yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana agar idealisme tersebut dapat teraplikasi secara baik di lapangan.

III. TINJAUAN ATAS PERUBAHAN UU KUP

Rakyat sangat berharap agar perundang-undangan pajak yang telah ada bisa menjaga pencapaian tujuan besar diadakannya kewajiban pajak itu sendiri. Pemerintah sebagai pengelola negara wajib pula membuat aturan yang sebaik-baiknya demi memenuhi amanat pemerintahan yang diberikan oleh rakyat. Perubahan perundang-undangan pajak yang salah satunya adalah UU KUP diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negara di segala aspek khususnya aspek perekonomian yang bersentuhan langsung dengan perihal pajak.

A. Tinjauan Pada Perbaikan Kualitas Administrasi Perpajakan

Pada UU KUP ini porsi perbaikan kualitas administrasi perpajakan mendapat porsi terbesar, karena KUP memang menitikberatkan pada masalah administrasi pajak yang semakin mapan. Kualitas Administrasi Perpajakan yang semakin baik ditunjukkan dengan tercapainya :

1. tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi;

2. tingkat kepercayaan administrasi yang tinggi;

3. produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela yang tinggi dari wajib pajak maka peraturan yang dibuat harus memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam administrasi. Di sisi lain juga wajib pajak akan semakin senang membayar pajak jika mereka melihat pengunaan pajak yang memiliki manfaat yang kongkret bagi pembangunan yang manfaatnya kembali dirasakan oleh rakyat. Namun disini yang menjadi porsi UU KUP hanyalah hal terkait dengan administrasi pajak.

Jika melihat ke batang tubuhnya, UU KUP mengatur banyak hal yang sifatnya menambah kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak. Pasal-pasal tersebut adalah :

1. Pasal 3 tentang Surat Pemberitahuan

Pada ketentuan yang telah diperbaharui diatur bahwa pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik. Hal ini akan menambah pilihan WP untuk memilih yang termudah. Kemudian batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak, bertambah 1 bulan dari peraturan sebelumnya. Selain itu untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT cukup dengan pemberitahuan saja tanpa harus meminta persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

2. Pasal 8 tentang Pembetulan SPT

Pada ketentuan yang telah diperbaharui diatur bahwa pembetulan bisa dilakukan sampai dengan daluwarsa (5 tahun dimana sebelumnya hanya diperbolehkan selama 2 tahun saja), kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Selain itu sanksi administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan adalah sebesar 150% yang sebelumnya diatur sebesar 200 %.

3. Pasal 9 tentang Pembayaran Pajak

Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan (Pembayaran setelah jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi bunga) sedangkan sebelumnya waktu ditetapkan sebelum tanggal 25 bulan ketiga berakhirnya tahun pajak. Selain itu jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan bertambah 1 bulan dari peraturan sebelumnya. Kedua hal ini menunjukan fleksibilitas waktu pembayaran.

Dalam perubahannya UU KUP masih banyak memberikan kemudahan-kemudahan administrasi pajak yang dapat memeberi keuntungan bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak serta kepercayaan terhadap administrasi pajak. Untuk mengatur produktivitas aparat pajak UU KUP juga membuat aturan yang mengikat bagi mereka yaitu :

1. Pasal 34 tentang kewajiban merahasiakan.

Setiap pejabat Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini berlaku pula terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun ada beberapa keadaan dan hal yang dapat menyebabkan kerahasiaan itu bisa dibocorkan. Hal ini tidak diatur detail oleh peraturan sebelumnya.

2. Pasal 36 A tentang sanksi bagi petugas pajak.

Sanksi yang diberikan bagi petugas pajak diatur lebih detail dari UU sebelumnya, yaitu :

· Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi.

· Sanksi bagi petugas pajak yang bertindak di luar kewenangannya dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan dan dikenai sanksi.

· Sanksi pegawai pajak yang terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dipidana berdasarkan KUHP.

· Pegawai pajak yang memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana berdasarkan UU Tipikor.

· Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini merupakan pengecualian yang sifatnya melindungi dan memberi keadilan terhadap petugas pajak.

B. Tinjauan terhadap Pengurangan Terjadinya Penghindaran dan Manipulasi Pajak

Pengurangan terhadap terjadinya penghindaran dan Manipulasi Pajak akan semakin menyelamatkan banyak pemasukan negara yang berarti pula akan menyelamatkan pembangunan negara. Sistem pajak yang baik harus mampu meng-cover kemungkinan ini.

Dalam UU KUP pengurangan terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak di antisipasi dengan peraturan tentang pemeriksaan. Pemeriksaan menjadi ujung tombak untuk mengesek kepatuhan dan kebenaran laporan wajib pajak dalam sistem self assesment. Pasal yang mengatur masalah pemeriksaan adalah pasal 29 hingga pasal 31.

Dalam UU yang telah dirubah :

  1. Jenis pemeriksaan dibedakan menjadi Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan (29 (1))
  2. Pemeriksa diberi kewenangan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik (29 (3)), sedangkan sebelumnya belum. Hal ini dapat mengantisipasi kecurangan akibat manipulasi data secara elektronik yang tidak bisa diketahui dengan cara manual.
  3. Batas waktu penyampaian buku, catatan, dan dokumen diberikan 1 bulan sejak permintaan disampaikan (29 (3a)), sedangkan sebelumnya belum ada aturan setingkat undang-undang mengenai ini. Hal ini memberikan ketegasan hukum yang kuat terhadap WP.
  4. Penetapan secara jabatan bagi Wajib Pajak yang tidak menyerahkan buku, catatan, dan dokumen pada saat diperiksa hanya berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi (29 (3b)) sedangkan sebelumnya belum ada aturan setingkat undang-undang mengenai ini. Ini merupakan ketegasan yang tidak memberikan pengecualian bagi WP yang tidak patuh dan beritikad tidak baik.
  5. Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan barang bergerak atau tidak bergerak (30) sedangkan sebelumnya belum ada aturan setara undang-undang mengenai ini.

Selain itu tindakan hukum lain yang di atur dalam UU KUP ini adalah penyidikan yang di atur dalam pasal 44. Pada pasal ini di jelaskan :

1. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJP. Aturan ini menuntut profesionalisme dalam melakukan penyidikan.

2. Menambah penjelasan mengenai penyitaan dalam wewenang petugas penyidik yaitu, penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga, milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau pihak-pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aturan ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada penyidik untuk sebisa mungkin mencari penyimpangan yang mungkin terjadi.

C. Tinjauan atas Penciptaaan Sistem yang Berlaku Menjadi Lebih Sederhana dengan Tetap Mengikuti Perkembangan Terbaru dalam Aktivitas Bisnis.

Kesederhanaan sistem dengan tetap mengantisipasi perkembangan zaman akan memberikan kemudahan tambahan bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Dengan begitu kerjasama yang baik akan lebih mudah tercipta.

Kesederhanaan sistem ini di atur dalam UU KUP perubahan yang tertulis pada :

1. Pasal 3 tentang Surat Pemberitahuan.

Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik. Hal ini memberi kemudahan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih cepat, tepat dan hemat biaya. Kemudian juga ketika WP ingin melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT cukup dengan pemberitahuan tanpa harus menunggu keputusan dari Direktur Jeneral Pajak. Hal ini akan memotong jalur birokrasi yang memakan waktu.

2. Pasal 17 ayat 2 tentang Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

SKPLB dapat diterbitkan hanya dengan meneliti kebenaran pembayaran pajak bukan dengan proses pemeriksaan seperti pada peraturan sebelumnya yang tentu akan memakan waktu yang lebih lama dan proses yang lebih panjang.

Penyederhanaan lain banyak dilakukan dalam sistem perpajakan saat ini yang berkaitan dengan administrasi pajak. Berbagai hal lebih di detailkan dalam Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan.

D. Tinjauan atas pengaruh pajak terhadap iklim investasi dan pengembangan sektor swasta.

Perpajakan di Indonesia dirasakan kurang bersaing untuk menarik investasi dan pembangunan sektor swasta. Pandangan ini umumnya diutarakan dalam 3 hal, yaitu: pelayanan pajak yang rendah, tarif pajak yang kurang bersaing dengan negara-negara di kawasan, serta kurang tersedianya insentif perpajakan untuk mendorong investasi.

Dalam UU KUP pengaturan yang diberikan untuk peningkatan iklim investasi dan pengembangan sektor swasta lebih berkaitan dengan hal yang sifatnya peningkatan pelayanan yang akan menarik investor serta mendorong pertumbuhan sektor swasta. Perundang-undangan pendorong lainnya di cakup oleh UU perpajakan PPh dan PPN serta peraturan-peraturan dibawahnya.

Dalam UU KUP terbaru urusan administrasi akan dibuat menjadi lebih baik dan lebih cepat. Hal ini diatur dalam :

1. Pasal 17 C tentang Percepatan Restitusi dengan kriteria tertentu.

Pada peraturan yang lalu percepatan restitusi (1 bulan setelah permohonan) hanya diberikan kepada WP patuh saja, sedangkan pada peraturan yang baru ini percepatan tersebut diberikan pula pada WP dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu:

a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;

b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2. Pasal 17 D tentang Percepatan Restitusi dengan persyaratan tertentu

Pasal ini senada dengan Pasal 17 C, namun ia memberikan fasilitas ini kepada obyek yang berbeda, yaitu pada WP dengan syarat tertentu yaitu :

a. WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas.

b. WP orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas dengan peredaran usaha dan lebih bayar s.d. jumlah tertentu.

c. WP badan dengan jumlah peredaran usaha dan lebih bayar s.d. jumlah tertentu.

d. PKP dengan jumlah penyerahan dan lebih bayar s.d. jumlah tertentu.

Kedua hal ini menandakan perluasan pemberian fasilitas percepatan restitusi akan menyebabkan semakin banyak wajib pajak yang urusannya lebih cepat terselesaikan sehingga meningkatkan kinerja bisnis mereka.

3. Pasal 17 E tentang Restitusi PPN untuk orang Asing

Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini memberikan fasilitas bagi investor asing orang pribadi untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Dengan melihat teori yang ada dan menghubungkan serta menganalisa UU NOMOR 28 TAHUN 2007 ini maka bisa dilihat bahwa berbagai teori tersebut sudah teraplikasikan dalam sistem perundangan-undangan pajak Indonesia dalam hal ini khususnya dalam UU KUP. Kesearahan antara teori reformasi pajak dan reformasi pajak akan membawa ke arah yang lebih baik jika di terapkan dengan konsisten dengan selalu menegakkan supremasi hukum. Selain itu, pemerintah dan anggota legislatif sebagai pembuat undang-undang harus selalu melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang masih ada dan akan selalu ada untuk mencapai arah yang lebih sempurna .

(Di Tulis oleh R. Bagus J. G. Kusuma pegawai Departemen Keuangan DJP Pusat)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: